Pemerintah Relokasi Rumah Warga Sekitar Bandara Rendani

SAPA (MANOKWARI) - Pemerintah daerah akan merelokasi rumah warga yang berada di areal Bandar Udara Rendani Manokwari, kata Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nataniel D Mandacan.

Pada Sosialisasi statistik daerah 2015 dan Daerah Dalam Angka yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat di Manokwari, Jumat (22/1), Nataniel D Mandacan mengatakan, hal itu dilakukan menyusul rencana pelebaran dan perpanjangan landasan bandara tersebut.

Terkait rencana itu, Nataniel, minta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, segera mengumpulkan data tentang rumah warga yang ada di areal bandara tersebut.

"Tahun ini kita harus melakukan pertemuan dengan masyarakat disekitar bandara, karena, relokasi akan dilakukan. Kita harus siapkan rumah ditempat lain, untuk itu harus dihitung," kata dia Pada kesempatan itu, ia pun mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, bahwa seluruh rencana program pembangunan yang akan dilakukan, harus mengacu pada data.

Demikian pula untuk Dinas Perhubungan, terutama terkait rencana pelebaran dan perpanjangan Bandara Rendani.

"Data itu penting, setiap SKPD harus tahu, dan bisa menggunakan data terbaru bukan data-data lama yang sudah basi,"kata dia.

Dia mengakui, saat ini ada proyek besar yang harus dikawal Dinas Perhubungan, yakni menyangkut Program tol laut dan perkeretaapian di Papua Barat.

Pada Kesempatan itu, ia pun mengingatkan beberapa SKPD lain, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Pertanian.

Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sekda mengingatkan, tentang upaya pelebaran Jalan Essau Sesa, Manokwari. Terkait rencana pelebaran jalan penghubung Kabupaten Manokwari dengan kabupaten lain itu, ia menyebutkan bahwa, tahun ini, harus digelar rapat bersama masyarakat di sepanjang jalur ini.

Sementara Dinas Kehutanan, diingatkan agar segera memiliki data tentang luas hutan di Papua Barat.

"Kehutanan harus tahu data seluruh kondisi hutan saat ini. Berapa hutan yang sudah rusak, dan berapa yang masih bagus, dinas harus tahu," ujarnya.

Kepada Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum, ia berpesan agar tiga SKPD ini memiliki target atas rencana pelaksanaan program masing-masing.

"Papua Barat, masih menduduki urutan kedua termiskin. Padahal kita kaya akan sumberdaya alam, dari sektor pertambangan, hutan perkebunan dan sektor lainnya," kata dia.

Sekda mengajak, seluruh SKPD untuk berkomitmen meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga tingkat kemiskinan di daerah ini terus mengalami penurunan.

"Dinas Kesehatan harus punya target untuk 2020,2025, hingga 2030. Berapa banyak bayi bisa lahir sehat di tahun itu. Dinas pendidikan, harus punya target, berapa guru, dokter, akan tercetak," ujarnya.

Nataniel menginginkan, jumlah dokter dan guru dari kalangan orang asli Papua terus meningkat setiap tahun. Hal ini harus menjadi target dinas Pendidikan, dengan manfaatkan dana otonomi khusus (Otsus).(ant)