Freeport Indonesia Diminta Gunakan Bank Papua

 
SAPA (JAKARTA) - Menteri ESDM, Sudirman Said, mewajibkan PT. Freeport Indonesia untuk menggunakan jasa perbankan nasional, dalam hal ini Bank Papua guna meningkatkan potensi ekonomi untuk masyarakat di Tanah Papua dan pendapatan daerah Provinsi Papua.

“Itu masuk dalam sebelas aspirasi masyarakat dan Pemda Papua yang tengah dinegosiasikan dengan Freeport Indonesia, ” ujar Sudirman di Gedung DPR, Senin (25/1).

Kedatangannya di Gedung DPR  guna melakukan rapat kerja dengan Komisi VII DPR. Sudirman menjelaskan kelanjutan pengelolaan kontrak PTFI bersama dengan sejumlah isu di bidang energi dan pertambangan kepada para anggota dewan lainnya, di antaranya Blok Mahakam dan  Blok Masela.

Sudirman menegaskan kembali bahwa perpanjangan kontrak Freeport Indonesia baru dapat diputuskan 2 tahun sebelum kontrak berakhir atau pada 2019.
Ia menjelaskan 11 item lain diantaranya 1). memindahkan kantor pusat Freeport Indonesia ke Papua, 2) memperbaiki hubungan Freeport Indonesia dengan Pemda Papua, 3) meningkatkan peran serta pemda (BUMD) dan pengusaha Papua dalam kegiatan sub kontrak, 4) mewajibkan Freeport Indonesia untuk menggunakan jasa perbankan nasional , 5) memperbaiki pengaturan pertambangan rakyat, 6) mengalihkan pengelolaan Bandara Moses Kilangin kepada pemda, 7) meningkatkan kontribusi dalam infrastruktur wilayah, 8) meningkatkan intensifitas program Corporate Social Resposibility, 9) memperbaiki pengelolaan dampak lingkungan hidup, 10) menyiapkan rencana pasca tambang,  dan 11) meningkatkan peran tenaga kerja orang asli Papua.

Ia juga menambahkan, pemerintah juga masih memproses divestasi 30 persen saham PTFI.

"Dalam konteks Freeport, divestasi yang wajib saat ini adalah 10,64 persen untuk memenuhi batas minimal divestasi 20 persen. Dirjen Minerba telah membentuk tim,” ungkap dia.

Sudirman menegaskan, pihaknya menduga akan ada dua keputusan yang akan muncul, apa pemerintah akan ambil saham ini tau tidak. Sebab, setelah mengambil maka akan ada proses keputusan harga.

“Sehingga, kalau sekarang spekulasi harga ketinggian atau kemahalan itu masih terlalu dini," tutupnya. (art)