Dewan Minta Dinas Pendidikan Tertibkan Guru Honor

SAPA (TIMIKA) – Anggota DPRD Mimika, Elminus Mom secara tegas meminta kepada Dinas Pendidikan baik dasar maupun  menengah, agar dapat menertibkan  tenaga guru honor.

“Saya pikir guru-guru ini banyak honorer, sehingga tahun ini kami akan batasi dan kurangi tenaga honorer di sekolah-sekolah. Karena jumlah guru banyak tetapi, sebagian besar sekolah di daerah pedalaman tidak ada guru,” ungkap Elminus kepada Wartawan di ruangan kerja, Selasa (26/7).

Kata Elminus, sebaiknya dalam perekrutan guru honor harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Selain itu, latar belakang pendidikan calon guru honor juga harus diperhatikan.

“Perekrutan guru harus sesuai skill dan kemampuannya harus dilihat, juga ijasah terakhirnya. Kalau lulusan SPG, Keguruan tidak diragukan, tetapi kalau lulusan SMA janganlah dipakai untuk mengajar,” kata Elminus.

Menurut Elminus, terkadang perekrutan guru honor hanya dilatarbelakangi jabatan dari keluarganya yang duduk di pemerintahan.

“Yang terjadi sekarang ada sekolah yang gurunya cuman lulusan SMA tetapi dipakai karena keluarga punya jabatan di Pemerintahan juga di sekolah. Hal seperti ini yang harus diperhatikan jangan lagi terjadi karena anak-anak butuh pendidikan yang baik bukan main-main,” ujar Elminus.

Elminus menegaskan, pihaknya akan melakukan pengecekan ke dinas pendidikan baik dasar maupun menengah. Hal ini dilakukan untuk melihat data guru honor, apakah sesuai dengan keahliannya atau hanya sekedar tercatat saja di dinas, tetapi tidak melaksanakan tugas sebagai pendidik.

“Saya kami akan cek ke Dinas Pendidikan baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, apakah guru ini benar-benar berlatar belakang pendidikan. Karena Mimika ini tempat Internasional, maka pendidikan sangat penting dan anggaran untuk  guru itu tidak main-main,”tambah Elminus.

Untuk itu, Elminus meminta sebaiknya dinas pendidikan dapat kembali melakukan pengecekan di setiap sekolah untuk melihat kinerja  kepala sekolah.

“Kadispendasbud dan Kadispenmen perlu kroscek kembali ke sekolah masing-masing, apakah Kepala Sekolah ini benar atau tidak dalam menjalankan tugas dan mengangkat guru. Supaya mengajar itu jelas, jangan anak-anak bukan tambah pintar tapi tambah bodoh karena guru bukan berijasah guru. Saya dari pedalaman dan ada guru yang tidak ada ditempat tugas, gaji jalan. Kadis perlu turun lapangan cek kepala sekolah dari pesisir sampai pedalaman, dan perlu dikroscek daerah pedalaman,” kata Elminus.

Sementara itu, Sekretaris  Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Mimika, Hengki Amisim menegaskan, jika  pihak BKD tidak mengetahui adanya perekrutan tenaga guru honor dan kontrak di lingkup Dinas Pendidikan.

“Soal perekrutan tenaga honor dan tenaga kontrak ini tidak melalui BKD dan dari pusat sudah melarang penerimaan honor. Terakhir penerimaan honorer K 2 sudah selesai, bahkan ada informasi bahwa Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara menyampaikan estimasi pembatalan K 2. Kami masih tunggu petunjuk teknisnya, karena K 2 sudah proses sampai di BKN Propinsi dan sedang ada penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP),”ungkap Hengki.

Menurut Hengki, data guru PNS diperkirakan mencapai 2000 orang. Jumlah ini kata Hengki,  belum termasuk guru honor dan guru kontrak.

“Jadi bicara soal guru, BKD sarankan kepada dua Dinas Pendidikan yaitu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah agar jumlah guru didata kembali. Supaya data ini akurat, karena banyak guru lama yang berpindah ke Yayasan atau Lembaga. Sehingga setiap tahun ada penambahan guru tetapi tetap seperti masih kekurangan guru. Karena itu harus didata kembali sesuai jumlah pegawai guru yang ada di Kabupaten Mimika,” kata Hengki. (Maria Welerubun)