Konflik Antar Kelompok, Diminta Tidak Dijadikan Bisnis Politik

Ketua DPRD KabupatenMimika, Elminus Mom, SE.

SAPA (TIMIKA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Elminus Mom, SE  meminta agar masalah konflik Kwamki Narama kembali terjadi agar tidak dijadikan sebagai lahan bisnis politik, karena konflik ini telah menghilangkan banyak nyawa.

Ia menyatakan konflik sendiri sudah diamankan dan didamaikan oleh dirinya dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE  serta pihak TNI- Polri. Namun ada saja alasan sehingga kembali jatuh korban yang membuat kedua kubu saling membalas.

“Sekarang  ini, pimpinan perang kubu bawah, Atinus Komangal seharusnya bertanggung jawab terhadap masyarakat Kwamki Narama. Sebab mereka seharusnya nyatakan perang telah selesai, mereka tidak boleh pikir-pikir baru menyatakan perang selesai dan aman-aman saja, sementara masyarakat melihat sebaliknya,” ujar Elminus saat diwawancari Salam Papua di Jalan Pendidikan Jalur II, Minggu (17/7)

Sementara kubu di atas, ujar dia seharusnya menyelelesaikan permasalahan ini dengan baik. 

“Tetapi sekarang ini ketika pimpinan di bawah dan pimpinan di atas ini dipertemukan, mereka tidak mempunyai sikap untuk berdamai,” kata dia.

Sebenarnya tidak ada masalah karena kedua kubu dan keluarga koban  sudah berdamai, tapi dari kepala perang menyatakan meraka tidak mendukung perdamaian.

“Saya sudah tiga bulan berada di Kwamki Narama, di kubu bawah dan di kubu atas tidak mau selesai dengan perang, mereka ingin tetap berjalan terus. Kalau masyarakat tidak mau sadar maka saya akan keluarkan maklumat supaya masyarakat harus melalui dan melalui pihak TNI – Polri. Artinya mengoperasi panah-panah yang ada di dalam rumah maupun di mana harus di sita. Dan dengan berdasarkan surat itu supaya masyarakat itu siapa yang kepala keras seperti itu harus di proses hukum,” kata dia.

Kita melakukan beberapa kali ini tidak ada menyikapi dan menghindari,  maka sekarang saya berpikir saya akan kasih keluar surat Maklumat itu. Supaya semua siksaan dan tahan itu tidak ada lagi, karena itu sudah ada UU itu kan sudah jelas maka itu akan saya lakukan. Dan juga dari tokoh agama dan tokoh gereja mereka juga harus turun tangan untuk menyelesaikan konflik di Kwamki Narama. 

“Masyarakat ini tidak mau perdamaian satu tolak satu-satu tolak satu, maka yang mana yang mengambil keputusan akhirnya bertahan lama sampai dengan sekarang,”jelasnya.

Lanjut dia, masyarakat merasa bawah perang itu sebagai bisnis. Jadi pemerintah tidak bisa perang itu menjadi pelihara, artinya tidak usah membantu sebab sudah banyak yang dikorbankan seperti beras hingga babi. Tapi mereka tidak mendengar saran damai dari pemerintah dan DPRD

“Kalau mereka tidak mau dengar oleh DPRD dengan Pemerintah daerah apapun terjadi kami Pemerintah tidak akan mau lihat lagi. Kalau mereka tidak menghargai pemerintah maka pemerintah juga akan menghargai mereka juga,” ungkap dia.

Ia juga meminta agar masalah di Kwamki Narama tetap saja di wilayah tersebut, jangan sampai melebar ke wilayah dan suku-suku lain di Kota Timika.

“Jadi masyarakat suku lain tidak boleh bergabung dan perang tambah besar dan juga tambah perpanjang. Jadi masyarakat yang lain itu duduk diam saja di rumah saja, karena daerah ini di tahun 2016 ini belum ada kegiatan nanti bisa –bisa kawamki narama atau di kampung-kampung tidak akan jadi pembangunan. Karena sesuatu yang terjadi seperti ini, dan juga masyarakat yang lain di Mimika ini aman dan nyaman dan jangan mendengar isu-isu masalah pembunuhan yang tidak jelas,” imbau dia. (CR3)