KNPI Sarmi Minta Pemda Cairkan Dana KPU

Ilustrasi

SAPA (JAYAPURA) - Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sarmi meminta kepada pemerintah agar dana Pemilihan Kepala Daerah untuk Komisi Pemilihan Umum setempat segera direalisasikan.

"Kami minta dana Pilkada untuk KPU Sarmi segera direalisasikan sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah, red) senilai Rp36 miliar," kata Ketua DPD KNPI Kabupaten Sarmi, Yulius Kyuekyue saat berada di Kota Jayapura, Papua, Minggu.

Menurut Yulius yang didampingi oleh Wakil Ketua Andi Rahabean dan Frans Wanewar, berdasarkan NPHD antara KPU Sarmi dan Pemerintah Kabupaten Sarmi semasa Plt Bupati Alberthus Suripno di Jakarta senilai Rp36 miliar, namun yang dibahas dan dianggarkan dalam APBD induk 2016 hanya Rp10 miliar.

Sementara dana yang sudah masuk ke rekening giro KPU Kabupaten Sarmi hanya sebesar Rp2 miliar, sebagaimana rekening koran yang ditunjukkan oleh Ketua KPU setempat Iman H Keliwar.

"Jumat pekan kemarin, kami bertemu dengan Ketua KPUD Sarmi Iman H Keliwar di Sarmi. Dia menunjukkan rekening koran KPU, di situ tertulis bahwa hanya Rp2 miliar yang masuk," katanya.

Dana sebesar itu, kata Yulius, sudah pasti akan terserap dengan pentahapan-pentahapan awal KPU Kabupaten Sarmi yang telah dilakukan sejak Mei lalu dengan memilih PPD dan KPPS serta perangkat lainnya.

"Pada 20 Juli 2016 ini, PPD, KPPS dan perangkatnya segera dilantik. Nah, kalau hanya dana sebesar itu, bisa dipastikan tahapan Pilkada di Sarmi akan terhambat," kata Yulius Kyeukyue.

Sementara rekannya Andi Rahabeat memprediksikan jika dana KPU Kabupaten Sarmi tidak segera direalisasikan dalam APBD Perubahan 2016, maka bukan tidak mungkin pesta demokrasi yang dinantikan warga berjuluk Kota Ombak pada 2017, akan tertunda.

"Padahal, masyarakat sangat menantikan adanya pesta demokrasi. Jangan sampai tertunda karena hanya persoalan pendanaan yang kami nilai ada kesalapahaman antarinstansi," katanya.

Kalaupun dirasionalisasikan, lanjut Andi, ada baiknya antara pemerintah daerah, KPU dan DPRD duduk bersama untuk membahas dengan bijak, jangan sampai saat Pilkada nanti terjadi kekurangan dana operasional.

Sehingga, sebagai pemuda yang berhimpun di KNPI, kata Andi, sudah sepantasnya pihaknya memberikan kritik, saran dan masukan demi tercapainya ruang demokrasi di Kabupaten Sarmi.

"Pada prinsipnya kami sebagai pemuda KNPI mengacu dan menjalankan tupoksi, sebagai pemuda di Kabupaten Sarmi. Pemuda harus bicara terkait Pilkada Sarmi, terutama menyangkut pendanaan yang ada di KPUD Kabupaten Sarmi," katanya.

Sedangkan, Frans Wanewar mengatakan Pilkada Sarmi pada 2017 akan diikuti oleh sejumlah calon kandidat yang berpotensi, mempunyai 'track and record' yang bagus, sehingga sangat disayangkan jika ditunda karena KPUD beralasan dana tidak cukup.

"Kami pemuda KNPI, inginkan Pilkada 2017 di Kabupaten Sarmi berjalan dengan aman dan lancar, serta berkualitas, tidak terhambat karena persoalan dana. Harapannya tahapan Pilkada bisa berjalan dengan baik hingga puncak pemilihannya," katanya. (ant)