Kemiskinan di Papua Barat Butuh Penanganan Serius
pada tanggal
Wednesday, July 20, 2016
SAPA (MANOKWARI) - Persoalan kemiskinan yang dialami warga di wilayah Provinsi Papua Barat dinilai akademisi daerah ini memerlukan penanganan secara serius.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua (Unipa) Achmad Rohani, di Manokwari, Rabu, mengatakan peta kemiskinan di daerah tersebut dinilai sudah sangat jelas.
Menurutnya, hal itu bisa menjadi target dan sasaran program pengentasan kemiskinan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Dia menyebutkan, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk melacak keberadaan warga miskin tersebut, diperoleh jawaban bahwa peta kemiskinan cenderung terjadi di daerah otonomi baru, di wilayah perdesaan, sebagian besar dialami orang asli Papua serta warga yang berprofesi sebagai petani dan nelayan.
"Kemiskinan cenderung terjadi di kabupaten baru. Ini cukup beralasan karena kabupaten baru awal mulanya adalah distrik-distrik terbelakang di kabupaten induk," katanya lagi.
Kemiskinan, katanya pula, cenderung terjadi di wilayah perdesaan yang warganya bermatapencaharian pada sektor ekstraktif, seperti petani dan nelayan yang masih menerapkan cara-cara yang jauh dari teknologi.
Menurut dia, selama ini sudah ada upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah melalui program bantuan. Namun upaya tersebut belum terfokus dan berkesinambungan karena keterbatasan anggaran.
"Menurut kami pemberdayaan pada sektor pertanian dan nelayan harus lebih difokuskan. Selain bantuan, sebaiknya pendampingan lebih ditingkatkan agar bantuan yang dikucurkan memberi manfaat yang lebih besar," ujarnya.
Dia menyarankan, alokasi anggaran pada program pengentasan kemiskinan mendapat porsi yang lebih besar, sehingga selain bantuan sarana prasarana, pemerintah bisa lebih intensif dalam pendampingan.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Suryana sebelumnya mengungkapkan, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Papua Barat mencapai 225.800 jiwa atau 25,43 persen dari total penduduk di daerah tersebut.
Dia menyebutkan, data warga miskin periode Maret 2016 lebih tinggi dibandingkan September 2015 sebanyak 225.536 jiwa.
Peningkatan angka kemiskininan seiring dengan jumlah penduduk.
Menurut BPS, peningkatan angka kemiskinan cenderung terjadi di daerah perkotaan. Sedangkan di perdesaan jumlah warga miskin mengalami penurunan.
"Pada September 2015 tercatat jumlah penduduk miskin di perkotaan sebesar 18.819 jiwa, naik menjadi 20.957 jiwa pada Maret 2016. Di perdesaan, penduduk miskin dari 206.716 jiwa pada September 2015 turun menjadi 204.845 jiwa pada Maret 2016," katanya lagi. (ant)
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua (Unipa) Achmad Rohani, di Manokwari, Rabu, mengatakan peta kemiskinan di daerah tersebut dinilai sudah sangat jelas.
Menurutnya, hal itu bisa menjadi target dan sasaran program pengentasan kemiskinan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Dia menyebutkan, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk melacak keberadaan warga miskin tersebut, diperoleh jawaban bahwa peta kemiskinan cenderung terjadi di daerah otonomi baru, di wilayah perdesaan, sebagian besar dialami orang asli Papua serta warga yang berprofesi sebagai petani dan nelayan.
"Kemiskinan cenderung terjadi di kabupaten baru. Ini cukup beralasan karena kabupaten baru awal mulanya adalah distrik-distrik terbelakang di kabupaten induk," katanya lagi.
Kemiskinan, katanya pula, cenderung terjadi di wilayah perdesaan yang warganya bermatapencaharian pada sektor ekstraktif, seperti petani dan nelayan yang masih menerapkan cara-cara yang jauh dari teknologi.
Menurut dia, selama ini sudah ada upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah melalui program bantuan. Namun upaya tersebut belum terfokus dan berkesinambungan karena keterbatasan anggaran.
"Menurut kami pemberdayaan pada sektor pertanian dan nelayan harus lebih difokuskan. Selain bantuan, sebaiknya pendampingan lebih ditingkatkan agar bantuan yang dikucurkan memberi manfaat yang lebih besar," ujarnya.
Dia menyarankan, alokasi anggaran pada program pengentasan kemiskinan mendapat porsi yang lebih besar, sehingga selain bantuan sarana prasarana, pemerintah bisa lebih intensif dalam pendampingan.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Suryana sebelumnya mengungkapkan, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Papua Barat mencapai 225.800 jiwa atau 25,43 persen dari total penduduk di daerah tersebut.
Dia menyebutkan, data warga miskin periode Maret 2016 lebih tinggi dibandingkan September 2015 sebanyak 225.536 jiwa.
Peningkatan angka kemiskininan seiring dengan jumlah penduduk.
Menurut BPS, peningkatan angka kemiskinan cenderung terjadi di daerah perkotaan. Sedangkan di perdesaan jumlah warga miskin mengalami penurunan.
"Pada September 2015 tercatat jumlah penduduk miskin di perkotaan sebesar 18.819 jiwa, naik menjadi 20.957 jiwa pada Maret 2016. Di perdesaan, penduduk miskin dari 206.716 jiwa pada September 2015 turun menjadi 204.845 jiwa pada Maret 2016," katanya lagi. (ant)