-->

Dinkes Mimika Laporkan Penggunaan Dana Otsus

Suasana Pertemuan di ruang rapat Dinkes Mimika - SAPA ALLO
SAPA (TIMIKA) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua mempresentasekan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) kepada tim monitoring dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika yang dipimpin ketua tim yang juga Wakil Ketua II DPRD Nathaniel Murib.

Presentase yang  dilakukan di ruang rapat Dinkes, Senin (17/7) ini dihadiri Kepala Dinkes Philipus Kehek, SE. M,Si, serta  beberapa staf Dinkes.

Dihadapan tim monitoring Kadis Kesehatan menyampaikan bahwa, berdasarkan tujuan utama dana Otsus, maka Dinkes Mimika pun telah menggunakan sebagian dari dana tersebut sesuai dengan yang diperlukan.

“Kami akan terus coba melaksanakan program yang dirancang oleh Gubernur No 6,7, dan 8, tentang pengelolaan dana Otsus, sehingga meski belum sampai beberapa persen, tapi kami akan tetap melaksanakannya,” ungkap Kehek.

Ia pun menerangkan bahwa, anggaran Otsus pada tahun ini berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya. Dimana pada tahun sebelumnya bisa digunakan untuk pembangunan fisik, sementara untuk anggaran 2016 dengan dana Rp15,3 Miliar, hanya bisa diperuntukan program non fisik seperti, pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin di Puskesmas jaringannya, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pemberian makanan tambahan dan vitamin, pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, peningkatan imunisasi, pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas, kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan, serta pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.

Dikatakan, semua dana yang telah dipergunakan dari sekian besar dana oOsus yang dianggarkan pada 2016, akan bisa  dilaporkan setelah ada laporan dari berbagai bagian yang telah dan akan menjalankan programnya.

“Untuk dana yang sudah terpakai akan diketahui disaat nanti semua yang menjalankan masing – masing program melaporkan apa yang telah mereka laksanakan, dan berapa dana yang mereka pakai,” katanya.
 
Sementara itu, perwakilan dari tim monitoring  Antonius Kemong  menerangkan bahwa, mengingat dengan banyaknya keluhan dari masyarakat terkait berbagai bentuk pelayanan kesehatan yang  dinilai tidak memenuhi persyaratan, maka pihaknya meminta agar pemerintah dalam hal ini Dinkes harus terus fokus, serta mengecek secara langsung dengan cara melakukan komunikasi aktif dengan masyarakat terkait keluhan yang mereka sampaikan.

“Saya berharap Dinkes tidak hanya bisa menerima laporan, tetapi harus bisa menelusuri kenyataan yang ada  di lapangan, sehingga bisa mengetahui lebih jelas tentang benar dan salahnya laporan atau keluhan dari masyarakat,” kata Kemong. (Cr1)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel