Pajak Freeport Dibutuhkan Mendukung PON Papua

Yan Permenas Mandenas

SAPA (JAYAPURA) - Pelaksanaan PON XX di Papua pada 2020 mendatang, membutuhkan dana tak sedikit. Untuk itu diperlukan intensifikasi pajak atau penerimaan daerah. Salah satu penerimaan pajak yang dianggap penting mendukung pelaksanaan PON adalah pajak dari Freeport.

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua yang juga Ketua Pansus Freeport, Yan Permenas Mandenas mengatakan, 2020 mendatang Papua akan menyelenggarakan PON. Untuk itu, Pemprov setempat, tak mungkin tidak melakukan intensifikasi pajak daerah untuk mendukung even itu.

"Kami merasa intensifikasi pajak Freeport merupakan bagian penting yang bisa mendukung pelaksanaan PON nanti. Terutama pajak air permukaan," kata Yan.

Menurutnya, kapasitas fiskal daerah tak bisa membantu Papua dalam mempersiapkan diri sebagai tuan rumah PON XX. Makanya Pemprov Papua dan DPR Papua berpikir mencari sumber dana yang ada untuk bisa menunjang persiapan pelaksanaan PON XX.

"Makanya mulai kini perlu dilakukan intensitas anggaran dan anggaran atau pajak dari sektor pertambangan, terutama Freeport bisa sangat membantu. Kami tak mau hanya berharap dari APBN dan APBD, namun juga Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ucapnya.

Sementara Sekretaris Komisi V DPR Papua bidang olahraga, Nason Uti mengatakan, Papua butuh dana kurang lebih Rp. 10 triliun 360 juta untuk pembangunan dan renovasi venue PON 2020.

"Kami terus berupaya melobi angaran ke Pemerintah Pusat. Baik melalui komisi terkait di DPR RI dan kementerian terkait," kata Nason.

Menurutnya, Freeport telah menanggulangi anggaran senilai kurang lebih Rp. 300 miliar dalam bentuk pembangunan stadion Mimika Sport Center. Lokasi itu akan dijadikan salah satu tempat pelaksanaan cabang olahraga yang dipertandingkan di PON Papua.(Arjun)