DPRP Khawatir Penyerapan APBN Perubahan Tidak Sesuai Target
pada tanggal
Wednesday, June 22, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Carolus Bolly khawatir penyerapan APBN Perubahan 2016 yang direncanakan sebesar Rp2,8 triliun yang dialokasikan untuk Porvinsi Papua dan Papua Barat, rendah atau tidak sesuai target.
"Mewakili rakyat Papua kami ucapkan banyak terima kasih tentang rencana penambahan anggaran yang seluruhnya dialokasikan untuk infrastruktur di sektor perhubungan dan pekerjaan umum, namun saya khawatir penyerapannya tidak sesuai target," kata Carolus Bolly di Jayapura, Rabu.
Pemerintah mengalokasikan dukungan dana infrastrktur untuk Papua dan Papua Barat dalam Rancangan APBN Perubahan 2016 sebesar Rp2,8 triliun, dan dari jumlah tersebut sebesar 75 persen untuk Provinsi Papua, dan 25 persen sisanya untuk Papua Barat.
Carolus mengatakan, kekhawatiran tidak terserapnya dana itu disebabkan waktunya yang pendek sementara anggaran yang disediakan besar.
Bila tidak dapat terserap dikhawatirkan akan timbul penilaian negatif terhadap Papua sehingga diharapkan anggaran yang dialokasikan ke Papua lebih banyak diberikan melalui alokasi rutin (APBN) bukan APBN Perubahan.
Menurut politisi dari Partai Demokrat itu, untuk menyerap dana yang dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur perlu kerja keras dari Pemprov Papua untuk memaksimalkan penyerapannya.
"Mudah-mudahan bila dana tersebut sudah diturunkan dapat terserap semaksimal mungkin," ujarnya.
Sebelumnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso Teguh Widodo dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (21/6) mengungkapkan, Papua dan Papua Barat mendapat alokadi anggaran melalui Rancangan APBN Perubahan 2016 sebesar Rp2,8 triliun.
Provinsi Papua lebih banyak mendapat aloaksi dana tersebut karena tingkat kemahalan di Papua lebih tinggi dibandingkan Papua Barat.
"Selain itu jumlah penduduk dan kampung lebih banyak dibanding Papua Barat," kata Budiarso. (ant)
"Mewakili rakyat Papua kami ucapkan banyak terima kasih tentang rencana penambahan anggaran yang seluruhnya dialokasikan untuk infrastruktur di sektor perhubungan dan pekerjaan umum, namun saya khawatir penyerapannya tidak sesuai target," kata Carolus Bolly di Jayapura, Rabu.
Pemerintah mengalokasikan dukungan dana infrastrktur untuk Papua dan Papua Barat dalam Rancangan APBN Perubahan 2016 sebesar Rp2,8 triliun, dan dari jumlah tersebut sebesar 75 persen untuk Provinsi Papua, dan 25 persen sisanya untuk Papua Barat.
Carolus mengatakan, kekhawatiran tidak terserapnya dana itu disebabkan waktunya yang pendek sementara anggaran yang disediakan besar.
Bila tidak dapat terserap dikhawatirkan akan timbul penilaian negatif terhadap Papua sehingga diharapkan anggaran yang dialokasikan ke Papua lebih banyak diberikan melalui alokasi rutin (APBN) bukan APBN Perubahan.
Menurut politisi dari Partai Demokrat itu, untuk menyerap dana yang dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur perlu kerja keras dari Pemprov Papua untuk memaksimalkan penyerapannya.
"Mudah-mudahan bila dana tersebut sudah diturunkan dapat terserap semaksimal mungkin," ujarnya.
Sebelumnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso Teguh Widodo dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (21/6) mengungkapkan, Papua dan Papua Barat mendapat alokadi anggaran melalui Rancangan APBN Perubahan 2016 sebesar Rp2,8 triliun.
Provinsi Papua lebih banyak mendapat aloaksi dana tersebut karena tingkat kemahalan di Papua lebih tinggi dibandingkan Papua Barat.
"Selain itu jumlah penduduk dan kampung lebih banyak dibanding Papua Barat," kata Budiarso. (ant)