Wartawan Diminta Jangan Takut Tulis Berita Korupsi
pada tanggal
Tuesday, May 24, 2016
SAPA (JAYAPURA) – Bagir Manan SH mantan Ketua Dewan Pers tahun 2010 - 2016, meminta kepada insan pers di Jayapura dan juga Papua untuk jangan menjadi wartawan kalau penakut.
“Jangan takut diintimidasi. Kalau penakut tidak usah jadi wartawan,”tegasnya saat menjadi pembicara pada Pelatihan Jurnalistik Peliputan Khsusu Korupsi di Jayapura, Selasa (24/5).
Mantan Hakim Agung – Republik Indonesia, itu membawakan materi “Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”
Kata Bagir, media mempunyai peran yang besar dalam penegakan hukum. Selain itu juga masalah penegakan hukum di Indonesia sudah semakin kompleks karena para pelaku tindak pidana korupsi saat ini sudah semakin cerdas. Dirinya memberikan contoh banyak pelaku tindak pidana korupsi. Mulai dari penegak hukum dan orang yang diduga melakukan kejahatan memberi pelicin/suap bukan saja dengan cek atau uang rupiah lagi. Melainkan juga memberikan dengan uang asing.
Selain itu beberapa kasus seperti di Sumatera Utara dan Ambon, ketika sedang menulis berita kasus korupsi. Dimana kejadian di Sumatera Utara, seorang pejabat mengatakan wartawan otaknya di dengkul.
Dikesempatan itu dirinya mengingatkan kepada para insan media, jika memilih pekerjaan jurnalistik haruslah karena unsur indelistik dan bukan karena unsur laba/keuntungan.
Sementara itu mantan Wakil Ketua Dewan Pers tahun 2007 – 2010 Sabam Leo Nababan “Kasus – Kasus yang diadukan ke Dewan Pers Terkait Liputan Korupsi”
Dari 7000 media yang diadukan ke Dewan Pers, 80 persen diantaranya adalah media yang terbit di pusat.
Namun ribuan media itu, diakuinya hanya sedikit yang mengulas.
“Intinya media yang konsen untuk menulis dan memberitakan investigasi kasus korupsi hanyalah Majalah dan Koran Tempo,”akunya.
Sementara itu Ketua Dewan Yosep Adi Prasetyo juga mendengungkan hal yang sama, yakni jangan takut meliput isu korupsi, terutama di daerah seperti Papua. “Jika terjadi sesuatu, wartawan dan medianya bisa melaporkan ke Dewan Pers,” sarannya.
Menurut Yosep, Dewan Pers memiliki Satuan Tugas (Satgas) penanganan kekerasan terhadap wartawan. Apalagi telah melakukan kerjasama dengan polisi dan kejaksaan serta ada surat edaran dari Mahkamah Agung.
“Jadi saya kira perangkat yang ada ini cukup untuk melindungi wartawan, yang penting jangan merasa sendirian dan jangan kasus itu hanya berkembang di tingkat lokal. Tapi tarik ke tingkat nasional karena Dewan Pers punya konsen terhadap masalah ini,”tukasnya.
Diketahui Dewan Pers menggelar workshop jurnalistik investigasi atau peliputan khusus korupsi di Papua sebagai salah satu programnya dalam mendukung pemberantasan korupsi.
“Apalagi di Papua kasus korupsi terbilang cukup tinggi,”selanya.
Dewan Pers melihat isu dan kasus korupsi di Papua cukup tinggi, sehingga, ingin memberikan penyegaran kepada para wartawan dan mendorong agar liputan-liputan korupsi diperbanyak di Papua.
Disisi lain juga Dewan Pers ingin membantu pemerintah daerah menekan angka korupsi, karena khusus di Papua agak spesifik. Pasalnya kondisi masyarakatnya masih tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.
Menurut Yosep lagi, indeks kebahagiaan orang Papua di antara 30 provinsi di Indoensia paling rendah, di mana salah satunya karena proses penikmatan masyarakat dalam pembangunan juga paling minimalis.
“Dana besar sekali di Papua, tapi rupanya yang menetes ke masyarakat, kecil sekali. Sehingga, pelatihan jurnalisme investigasi korupsi sangat penting sekali bagi para wartawan di Papua,”tutup Yosep (maria fabiola)
“Jangan takut diintimidasi. Kalau penakut tidak usah jadi wartawan,”tegasnya saat menjadi pembicara pada Pelatihan Jurnalistik Peliputan Khsusu Korupsi di Jayapura, Selasa (24/5).
Mantan Hakim Agung – Republik Indonesia, itu membawakan materi “Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”
Kata Bagir, media mempunyai peran yang besar dalam penegakan hukum. Selain itu juga masalah penegakan hukum di Indonesia sudah semakin kompleks karena para pelaku tindak pidana korupsi saat ini sudah semakin cerdas. Dirinya memberikan contoh banyak pelaku tindak pidana korupsi. Mulai dari penegak hukum dan orang yang diduga melakukan kejahatan memberi pelicin/suap bukan saja dengan cek atau uang rupiah lagi. Melainkan juga memberikan dengan uang asing.
Selain itu beberapa kasus seperti di Sumatera Utara dan Ambon, ketika sedang menulis berita kasus korupsi. Dimana kejadian di Sumatera Utara, seorang pejabat mengatakan wartawan otaknya di dengkul.
Dikesempatan itu dirinya mengingatkan kepada para insan media, jika memilih pekerjaan jurnalistik haruslah karena unsur indelistik dan bukan karena unsur laba/keuntungan.
Sementara itu mantan Wakil Ketua Dewan Pers tahun 2007 – 2010 Sabam Leo Nababan “Kasus – Kasus yang diadukan ke Dewan Pers Terkait Liputan Korupsi”
Dari 7000 media yang diadukan ke Dewan Pers, 80 persen diantaranya adalah media yang terbit di pusat.
Namun ribuan media itu, diakuinya hanya sedikit yang mengulas.
“Intinya media yang konsen untuk menulis dan memberitakan investigasi kasus korupsi hanyalah Majalah dan Koran Tempo,”akunya.
Sementara itu Ketua Dewan Yosep Adi Prasetyo juga mendengungkan hal yang sama, yakni jangan takut meliput isu korupsi, terutama di daerah seperti Papua. “Jika terjadi sesuatu, wartawan dan medianya bisa melaporkan ke Dewan Pers,” sarannya.
Menurut Yosep, Dewan Pers memiliki Satuan Tugas (Satgas) penanganan kekerasan terhadap wartawan. Apalagi telah melakukan kerjasama dengan polisi dan kejaksaan serta ada surat edaran dari Mahkamah Agung.
“Jadi saya kira perangkat yang ada ini cukup untuk melindungi wartawan, yang penting jangan merasa sendirian dan jangan kasus itu hanya berkembang di tingkat lokal. Tapi tarik ke tingkat nasional karena Dewan Pers punya konsen terhadap masalah ini,”tukasnya.
Diketahui Dewan Pers menggelar workshop jurnalistik investigasi atau peliputan khusus korupsi di Papua sebagai salah satu programnya dalam mendukung pemberantasan korupsi.
“Apalagi di Papua kasus korupsi terbilang cukup tinggi,”selanya.
Dewan Pers melihat isu dan kasus korupsi di Papua cukup tinggi, sehingga, ingin memberikan penyegaran kepada para wartawan dan mendorong agar liputan-liputan korupsi diperbanyak di Papua.
Disisi lain juga Dewan Pers ingin membantu pemerintah daerah menekan angka korupsi, karena khusus di Papua agak spesifik. Pasalnya kondisi masyarakatnya masih tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.
Menurut Yosep lagi, indeks kebahagiaan orang Papua di antara 30 provinsi di Indoensia paling rendah, di mana salah satunya karena proses penikmatan masyarakat dalam pembangunan juga paling minimalis.
“Dana besar sekali di Papua, tapi rupanya yang menetes ke masyarakat, kecil sekali. Sehingga, pelatihan jurnalisme investigasi korupsi sangat penting sekali bagi para wartawan di Papua,”tutup Yosep (maria fabiola)