Pedagang Asli Papua Butuh Modal dan Pendampingan
pada tanggal
Monday, May 2, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Legislator Papua, Nason Uti menyatakan, pedagang asli Papua yang sebagian besar adalah mama-mama Papua bukannya tak mampu bersaing dengan pedagang non Papua. Hanya saja mama-mama pedagang asli Papua sering terkendala dana untuk mengembangkan usahanya.
"Mama-mama Papua ini bukannya tak mampu, tapi mereka belum siap menghadapi persaingan di pasar yang sudah mengarah ke industri. Mereka sering terkendala modal," kata Nason kepada Sapa akhir pekan lalu.
Menurutnya, dalam dunia bisnis mama-mama Papua memang belum sepenuhnya siap. Selama ini mereka masih berjualan secara tradisional dengan dagangan yang terbatas. Berbeda dengan orang non Papua. Mereka sudah siap dalam segala aspek. Sudah memiliki bekal ilmu dagang dan modal yang cukup.
"Mama-mama bukan tak mampu sebenarnya, tapi mereka butuh dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah. Baik dalam modal usaha, terutama pinjaman dari bank. Mereka juga harus dibina dan didampingi agar mereka kreatif dalam mengembangkan usahanya," ucapnya.
Seharusnya kata Sekretaris Fraksi PKB DPR Papua itu, pemerintah kabupaten dan kota di Papua, bisa membina mama-mama pedagang asli Papua. Memberikan pendampingan kepada mereka dan mempermudah atau membantu mama-mama dalam hal pinjaman modal.
"Harusnya di setiap daerah, pemerintah kabupaten dan kota bisa menyiapkan pasar yang layak khusus untuk mama-mama pedagang asli Papua. Di beberapa pasar misalnya di Kota Jayapura, seperti Pasar Hamadi, Youtefa dan Pasar Pharaa di Sentani, Kabupaten Jayapura mereka tak bisa bersaing. Orang non Papua monopoli pasar dan perdagangan di pasar," katanya.
Terpisah legislator Papua lainnya, Nikius Bugiangge mengatakan, kini ada program Kredir Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah pusat. Dana itu bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Di Papua, penyaluran dana itu harusnya memprioritaskan orang asli Papua. Ketika mengajukan pinjaman ke bank, pihak bank jangan mempersulit mereka dalam hal administrasi.
"Kami dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi KUR ini di Kota Jayapura. Tujuannya agar masyarakat tahu kalau ada dana yang disiapkan pemerintah untuk usaha mereka," kata Nikius.
Hanya saja menurutnya, kondisi yang ditemukan pihaknya di lapangan, penyaluran dana itu belum mengakomodir orang asli Papua.
"Kami tidak temukan ada orang asli Papua yang diberikan modal untuk menjalankan usaha mereka," ucapnya. (Arjun)
"Mama-mama Papua ini bukannya tak mampu, tapi mereka belum siap menghadapi persaingan di pasar yang sudah mengarah ke industri. Mereka sering terkendala modal," kata Nason kepada Sapa akhir pekan lalu.
Menurutnya, dalam dunia bisnis mama-mama Papua memang belum sepenuhnya siap. Selama ini mereka masih berjualan secara tradisional dengan dagangan yang terbatas. Berbeda dengan orang non Papua. Mereka sudah siap dalam segala aspek. Sudah memiliki bekal ilmu dagang dan modal yang cukup.
"Mama-mama bukan tak mampu sebenarnya, tapi mereka butuh dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah. Baik dalam modal usaha, terutama pinjaman dari bank. Mereka juga harus dibina dan didampingi agar mereka kreatif dalam mengembangkan usahanya," ucapnya.
Seharusnya kata Sekretaris Fraksi PKB DPR Papua itu, pemerintah kabupaten dan kota di Papua, bisa membina mama-mama pedagang asli Papua. Memberikan pendampingan kepada mereka dan mempermudah atau membantu mama-mama dalam hal pinjaman modal.
"Harusnya di setiap daerah, pemerintah kabupaten dan kota bisa menyiapkan pasar yang layak khusus untuk mama-mama pedagang asli Papua. Di beberapa pasar misalnya di Kota Jayapura, seperti Pasar Hamadi, Youtefa dan Pasar Pharaa di Sentani, Kabupaten Jayapura mereka tak bisa bersaing. Orang non Papua monopoli pasar dan perdagangan di pasar," katanya.
Terpisah legislator Papua lainnya, Nikius Bugiangge mengatakan, kini ada program Kredir Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah pusat. Dana itu bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Di Papua, penyaluran dana itu harusnya memprioritaskan orang asli Papua. Ketika mengajukan pinjaman ke bank, pihak bank jangan mempersulit mereka dalam hal administrasi.
"Kami dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi KUR ini di Kota Jayapura. Tujuannya agar masyarakat tahu kalau ada dana yang disiapkan pemerintah untuk usaha mereka," kata Nikius.
Hanya saja menurutnya, kondisi yang ditemukan pihaknya di lapangan, penyaluran dana itu belum mengakomodir orang asli Papua.
"Kami tidak temukan ada orang asli Papua yang diberikan modal untuk menjalankan usaha mereka," ucapnya. (Arjun)