Panja Asset dan Pendapatan Akan Mengawal Pengelolaan Asset
pada tanggal
Thursday, May 26, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Panja Asset dan Pendapatan DPR Papua akan mengawasl asset Pemprov Papua yang tersebar diberbagai wilayah, tak hanya di Papua, namun juga di luar Papua.
Ketua Panja, Carolus Kelen Boli mengatakan, pihaknya akan mengawal pengelolaan asset Pemprov Papua agar bisa menjadi sumber pendapatan.
"Kenapa Panja ini penting, karena latar belakangnya adalah masalah asset di Papua. Sesuai temuan BPK adalah akumulasi dari masalah yang cukup ruwet. Tapi kami kawal terus lewat panja asset agar bagaimana perlahan tapi pasti bagaimana membereskan dan memperbaiki asset yang ada agar pengelolaan asset itu bisa lebih baik," kata Carolus Boli di Jakarta, Rabu (25/5).
Menurutnya, masalah asset tak akan selesai hanya dalam waktu satu dua tahun karena asset yang bermasalah jika diakumulasikan mencapai triliunan. Pasca ditetapkannya pengahpusan asset kurang lebih Rp. 568 miliar beberapa waktu lalu, tentu masih ada asset-asset yang bermasalah dan tertunda.
"Dewan perlu mengawal terus agar asset-asset itu bisa diselesaikan. Kami sudah ke badan penghubung daerah di Jakarta. Ini Terkait anjungan Papua di Taman Mini. Ada asset dan pendapatan disitu karena disitu ada Hotel Matoa dan sudah mulai berkontribusi kepada PAD kita," ucapnya.
Katanya, laporan dari Kepala Badan dan Dispenda, asset itu sudah berkontribusi Rp. 200 juta. Jumlah itu dinilai lumayan dari PAD Papua sekitar Rp. 800 miliar.
"Itu diberikan apresiasi karena dulu-dulunya tak ada. Kini sudah ada. Itukan trennya mulai naik. Karenanya dewan terus memberi suport. Kami ingin lihat seperti apa kondisinya dan kami akan berkoordinasi dengan Pemda dan mensuport kembali barang ini agar kedepan terus berkontribusi," ucapnya.
Selain asset Pemprov Papua di Taman Mini, DPR Papua juga akan melihat mess Tanah Abang. Itu juga merupakan asset Pemprov Papua. Dewan akan bertatap muka dengan penghuni mess. Pemprov Papua sudah membentuk tim negosiasi dengan masyarakat yang menghuni mess Tanah abang. Pihaknya ingin mendengar sejauh mana perkembangan situasi di sana.
"Itu juga asset Papua. Komisi atau Panja harus melihat langsung kondisi di lapangan seperti apa. Kami mendorong proses pengosongan mess Tanah Abang bisa berjalan dengan baik, dewan sepakat dengan gubernur, pemindahan penghuni mess harus dilakukan secara manusiawi karena yang bermukim di situ sebagian besar masyarakat kita dari Papua yang ada di Jakarta," katanya.
Meski begitu lanjut dia, nilai uang harus bisa dinegosiasikan dengan baik karena pemerintah juga punya keterbatasan dalam keuangan. Pembangunan Papua membutuhkan banyak uang. Tak hanya pada satu sisi. Penghuni mess harus bisa pindah dengan cara manusiawi dan terhormat tapi harus juga diperhatikan pada aspek-aspek keuangan.
"Kalau mereka bisa pindah, dengan modal asset lahan itu, kita akan mengawasinya agar bisa dibangun sesuatu yang nantinya bisa bermanfaat untuk daerah. Kalau kita bisa bikin gedung disitu Freeport bisa masuk, Bank Papua dan hotel juga ada serta perkantoran, itu bisa menambah pendapatan daerah," imbuhnya.
Ia menambahkan, kini masa kepemimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal tersisa dua tahun dan kini menuju angka PAD Rp. 1 triliun pertahun dengan tertati-tati. Papua juga ingin mandiri dengan kekuatan sendiri.
"Yang kini dilakukan sekarang soal pembebasan mess di tanah abang bagian dari perjuangan menuju peningkatan pendapatan asli daerah," tutupnya. (Arjun)
Ketua Panja, Carolus Kelen Boli mengatakan, pihaknya akan mengawal pengelolaan asset Pemprov Papua agar bisa menjadi sumber pendapatan.
"Kenapa Panja ini penting, karena latar belakangnya adalah masalah asset di Papua. Sesuai temuan BPK adalah akumulasi dari masalah yang cukup ruwet. Tapi kami kawal terus lewat panja asset agar bagaimana perlahan tapi pasti bagaimana membereskan dan memperbaiki asset yang ada agar pengelolaan asset itu bisa lebih baik," kata Carolus Boli di Jakarta, Rabu (25/5).
Menurutnya, masalah asset tak akan selesai hanya dalam waktu satu dua tahun karena asset yang bermasalah jika diakumulasikan mencapai triliunan. Pasca ditetapkannya pengahpusan asset kurang lebih Rp. 568 miliar beberapa waktu lalu, tentu masih ada asset-asset yang bermasalah dan tertunda.
"Dewan perlu mengawal terus agar asset-asset itu bisa diselesaikan. Kami sudah ke badan penghubung daerah di Jakarta. Ini Terkait anjungan Papua di Taman Mini. Ada asset dan pendapatan disitu karena disitu ada Hotel Matoa dan sudah mulai berkontribusi kepada PAD kita," ucapnya.
Katanya, laporan dari Kepala Badan dan Dispenda, asset itu sudah berkontribusi Rp. 200 juta. Jumlah itu dinilai lumayan dari PAD Papua sekitar Rp. 800 miliar.
"Itu diberikan apresiasi karena dulu-dulunya tak ada. Kini sudah ada. Itukan trennya mulai naik. Karenanya dewan terus memberi suport. Kami ingin lihat seperti apa kondisinya dan kami akan berkoordinasi dengan Pemda dan mensuport kembali barang ini agar kedepan terus berkontribusi," ucapnya.
Selain asset Pemprov Papua di Taman Mini, DPR Papua juga akan melihat mess Tanah Abang. Itu juga merupakan asset Pemprov Papua. Dewan akan bertatap muka dengan penghuni mess. Pemprov Papua sudah membentuk tim negosiasi dengan masyarakat yang menghuni mess Tanah abang. Pihaknya ingin mendengar sejauh mana perkembangan situasi di sana.
"Itu juga asset Papua. Komisi atau Panja harus melihat langsung kondisi di lapangan seperti apa. Kami mendorong proses pengosongan mess Tanah Abang bisa berjalan dengan baik, dewan sepakat dengan gubernur, pemindahan penghuni mess harus dilakukan secara manusiawi karena yang bermukim di situ sebagian besar masyarakat kita dari Papua yang ada di Jakarta," katanya.
Meski begitu lanjut dia, nilai uang harus bisa dinegosiasikan dengan baik karena pemerintah juga punya keterbatasan dalam keuangan. Pembangunan Papua membutuhkan banyak uang. Tak hanya pada satu sisi. Penghuni mess harus bisa pindah dengan cara manusiawi dan terhormat tapi harus juga diperhatikan pada aspek-aspek keuangan.
"Kalau mereka bisa pindah, dengan modal asset lahan itu, kita akan mengawasinya agar bisa dibangun sesuatu yang nantinya bisa bermanfaat untuk daerah. Kalau kita bisa bikin gedung disitu Freeport bisa masuk, Bank Papua dan hotel juga ada serta perkantoran, itu bisa menambah pendapatan daerah," imbuhnya.
Ia menambahkan, kini masa kepemimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal tersisa dua tahun dan kini menuju angka PAD Rp. 1 triliun pertahun dengan tertati-tati. Papua juga ingin mandiri dengan kekuatan sendiri.
"Yang kini dilakukan sekarang soal pembebasan mess di tanah abang bagian dari perjuangan menuju peningkatan pendapatan asli daerah," tutupnya. (Arjun)