Masalah Tapal Batas dengan Kabupaten Lain akan Ditangani Gubernur
pada tanggal
Wednesday, April 27, 2016
SAPA (TIMIKA) - Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE mengatakan, masalah tapal batas antara Kabupaten Mimika dengan kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nduga, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Dogiyai, akan disampaikan atau dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe.
“Kami laporkan ke provinsi, bukan berarti kami tidak serius menanggapinya. Tetapi masalah tapal batas ini, sudah 10 tahun lalu kami sudah memperjuangkannya. Karena itu dengan lapor ke provinsi, maka Gubernur akan memanggil para bupati terkait,” kata Bupati Eltinus Omaleng, kepada wartawan di Rumah Negara, Selasa (26/4).
Bupati menambahkan, masalah tapal batas ini, Kabupaten Mimika memiliki dokumen yang paling lengkap. Dimana dokumen yang dimiliki, baik berupa peta ataupun dokumen lainnya, mulai jaman Belanda sampai sekarang.
Lanjutnya, ini terbukti, saat masalah antara Kabupaten Mimika dan Deyai dan dibawa ke provinsi, Gubernur melakukan pengecekan dokumen. Dan hasilnya, Kabupaten Deyai memiliki dokumen yang tidak lengkap. Sehingga jika ada yang mengakui tapal batas bahwa kabupaten paling lengkap itu tidak benar. Namun mengenai masalah tapal batas, bukanlah kewenangan Bupati, melainkan Gubernur.
“Masalah tapal batas pada lima kabupaten ini, kami tidak akan mundur. Ini karena Mimika memiliki dokumen tapal batas yang lengkap. Sehingga jika kabupaten lain merasa tidak puas boleh dibawa ke Gubernur. Dan ingat, Tapal batas tetaplah tapal batas, tidak ada sangkut paut dengan saudara, karena ini negara jadi mempunyai aturan, ” ungkapnya. (Indri Yani Pariury).
“Kami laporkan ke provinsi, bukan berarti kami tidak serius menanggapinya. Tetapi masalah tapal batas ini, sudah 10 tahun lalu kami sudah memperjuangkannya. Karena itu dengan lapor ke provinsi, maka Gubernur akan memanggil para bupati terkait,” kata Bupati Eltinus Omaleng, kepada wartawan di Rumah Negara, Selasa (26/4).
Bupati menambahkan, masalah tapal batas ini, Kabupaten Mimika memiliki dokumen yang paling lengkap. Dimana dokumen yang dimiliki, baik berupa peta ataupun dokumen lainnya, mulai jaman Belanda sampai sekarang.
Lanjutnya, ini terbukti, saat masalah antara Kabupaten Mimika dan Deyai dan dibawa ke provinsi, Gubernur melakukan pengecekan dokumen. Dan hasilnya, Kabupaten Deyai memiliki dokumen yang tidak lengkap. Sehingga jika ada yang mengakui tapal batas bahwa kabupaten paling lengkap itu tidak benar. Namun mengenai masalah tapal batas, bukanlah kewenangan Bupati, melainkan Gubernur.
“Masalah tapal batas pada lima kabupaten ini, kami tidak akan mundur. Ini karena Mimika memiliki dokumen tapal batas yang lengkap. Sehingga jika kabupaten lain merasa tidak puas boleh dibawa ke Gubernur. Dan ingat, Tapal batas tetaplah tapal batas, tidak ada sangkut paut dengan saudara, karena ini negara jadi mempunyai aturan, ” ungkapnya. (Indri Yani Pariury).