BPS Kesulitan Rekrut Petugas Sensus Ekonomi
pada tanggal
Saturday, March 19, 2016
“Intinya rekrutmen petugas itu. Ya kalau Kota Jayapura itu tidak terkendala. Akan tetapi kalau dikatakan 70 persen penduduk kita di pegunungan dengan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Itu tantangan buat kami. Jadi kendalanya adalah rekrutmen petugas,”kata Priyono kepada wartawan usai apel siaga Sensus Ekonomi 2016, Jumat (18/3) di main hall – Kantor Gubernur Papua di Jayapura.
Dijelaskannya saat ini seluruh Indonesia dibutuhkan 400 ribu petugas sensus tenaga non organik BPS. Sebab badan statistik ini mengaku kekurangan pegawai, sehingga harus merekrut dari masyarakat umum yang memenuhi syarat.
Sementara untuk Papua, kata Priyono khusus Kota Jayapura saja membutuhkan tambahan petugas 418 orang. Tenaga ini belum termasuk, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi dan lainnya.
“Tetapi gambarannya secara nasional ini kalau dalam kacamata positifnya kita membantu menyerap tenaga pengangguran sektiar 400 ribuan yang dikontrak selama 1 bulan. Terhitung dari tanggal 1 – 31 Mei,”ucapnya.
Sementara itu khusus wilayah pedalaman dapat dilihat bahwa potensi perekonomian di pedalaman tidak seintens kota. Misalnya saja wilayah kabupaten yang berada di pedalaman seperti Intan Jaya, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, yang tidak seintens kegiatan perekonomiannya seperti di daerah – daerah sentra ekonomi.
“Kita sudah petakan bahwa paling berat adalah Kota/Kabupaten Jayapura, Kab. Merauke, Timika, Biak. Tetapi yang lain tidak seintens kelima wilayah ini. Jadi kejelian kita untuk merekrut petugas pun itu juga tergantung metodologinya,”jelasnya panjang lebar.
Jelasnya lagi, untuk metodologi pada daerah yang intensitas kegiatan ekonominya tidak padat, nanti tidak secara sensus. Tetapi secara sampel saja.
“Nantinya petugas sensusnya pun relatif lebih sedikit. Jadi kalau sudah kita tau bahwa itu wilayah pertanian semua dan tidak ada kegiatan perekonomian selain pertanian, tidak akan kita datangi,”terangnya.
Kata Priyono untuk menyiasati kualitas SDM, BPS Papua akan mencari petugas yang terbaik saat rekrutmen, sehingga kalau memenuhi persyaratan, maka akan dipakai.
Untuk Papua sendiri BPS hanya terfokus pada lima daerah tersebut ditambah dua kabupaten lagi yakni Nabire dan Paniai yang geliat ekonominya sudah mulai tumbuh dikarenakan adanya penambangan rakyatnya.
Akan tetapi seperti Timika yang punya Kuala Kencana dan PT Freeport Indonesia. Dalam hal pelaksanaan sensus ekonominya perlakuannya kemungkinan dengan gugus tugas khusus. Karena kalau kegiatan penambangannya mungkin kegiatannya di kantor pusat. Akan tetapi suporting unit untuk kegiatan penambangan jumlahnya banyak.
“Ini apakah nanti satu pengelolaan manajemen yang sama yaitu nanti di Freeportnya. Akan tetapi kalau yang lain harus kita datangi di unit intensitas sendiri,”jelasnya.
Priyono yang baru menjabat sebagai Kepala BPS Papua ini menjelaskan secara bersama – sama seluruh provinsi saat ini melakukan apel siaga hari Jumat (18/3), dengan tujuannya adalah mensosialisasikan kegiatan sensus ekonomi yang perlu dukungan semua pihak. “Jadi ini pekerjaan yang paling berat untuk sensus ekonomi. Beda dengan sensus yang lain, sensus penduduk, sensus pertanian. Ini sensus yang terberat dari sisi skala usahanya. Karena sensus ekonomi ini semua sektor lapangan ekonomi disensus kecuali pertanian. Karena sensus pertanian sudah dilakukan di sensus pertanian,”jelasnya panjang lebar.
Ditanya soal target pelaksanaan di lapangan. Dijelaskannya lagi, ketika BPS mengumpulkan data pokok kegiatan ekonomi, sesuai yang ditanyakan atau bisa mendapat informasi tentang jenis usaha. Dimana nantinya akan diklasifikasikan menjadi apakah di pertambangan, industri, konstruksi dan lainnya. Selain pertanian besarnya skala usaha. Apakah skala industri kecil menengah besar. Kemudian permodalan, tenaga kerja.
“Jadi informasi data itu, itu yang dikumpulkan 1 – 31 Mei. Akan diumumkan pada tanggal 16 Agustus tahun ini, saat Presiden RI membacakan pidato kenegaraan,”tandasnya. (maria fabiola)