Ratusan Pemuda Demo di Kantor Gubernur Tuntut Presdir OAP
pada tanggal
Friday, February 19, 2016
Kelompok pemuda yang menamakan dirinya Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua itu, juga mendukung langkah Gubernur Papua yang mewacanakan pengembalian Otonomi Khusus (Otsus), karena dinilai tidak memberikan dampak yang signifikan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Adat Papua, Decky Ofide dalam orasinya mengatakan, puluhan tahun Freeport beroperasi di tanah Papua yang kaya, namun masyarakatnya tetap miskin.
“Kami meminta Pemerintah Papua harus mengambil sikap sama, harus mndukung Presiden Direktur Freeport adalah orang asli Papua. Hari ini kami juga mendukung sepenuhnya perjuangan Gubernur Papua terkait Otsus Plus,” tegas Decky.
Bahkan Decky mengancam, jika pemerintah pusat tidak mengakomodir aspirasi mereka maka atas nama pemudat adat Papua akan memboikot aktivitas pemerintahan di Papua.
“Saya mau nyatakan hari ini kalau sampai Presdir bukan orang asli Papua kami pemuda akan memboikot pemerintahan yang ada di Papua,” teriak Decky menegaskan.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan diharapkan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah Provinsi tapi juga DPRP, dan MRP.
"Sudah cukup Persipura jadi korban oleh kepentingan elite pusat. Jangan Freeport lagi, dan Pemerintah Papua jangan jadi korban akibat Otsus ini, banyak yang ditangkapi. Hari ini kita semua pemuda Papua bersatu untuk mendukung Papua,”kata Decky lagi.
Dimotori pemuda adat provinsi Papua, harga mati untuk pimpinan Freeport. Harus masyarakat asli pribumi dari negara Indonesia.
“Kami rakyat Papua menuntut hak kesulungan dari Freeport,”selanya lagi.
Ketua Ormas Pencari Kerja Timika, menceritakan saat ini jumlah pekerja PT Freeport mencapai 34 ribu orang. Namun hanya 3500 pekerja yang merupakan putra asli Papua, sebagian pekerja lainnya berasal dari luar Papua.
“Sangat kasihan lihat kondisi ini, katanya Freeport akan mensejahterakan orang Papua, tapi kenyataan tidak. Oleh karena itu kami meminta pemerintah dan Freeport harus membuka lapangan kerja bagi kami,” tegasnya.
Lanjut, selama ini banyak pemuda asli Papua yang datang melamar ke Freeport namun tidak lulus karena kalah bersaing dengan pelamar dari luar Papua.
“Ini harus jadi perhatian pemerintah Provinsi agar membantu kami sebagaimana Perdasi nomor 4 tahun 2013 tolong dilaksanakan. Kita sudah menyurat ke gubernur, MRP, DPRP,”jelasnya.
Salah satu pegiat HAM, Mathius murib menegaskan, kehadiran dirinya untuk memberi penguatan kepada pemerintah terkait wacana pengembali Otsus ke pemerintah pusat. “Sampai hari ini kita tahu otsus gagal, tiap tahun bicara gagal. Karena itu merupakan substansi, sehingga tidak boleh dianggap sepele,”ujarnya.
Dikatakan, Freeport ada di Papua yang tetapi rakyatnya tetap miskin.
“Kita masih menderita di negeri kita sendiri. Ini harus dibicarakan secara baik kalau mau ada hasilnya. Otsus plus harus oke kalo tidak ya kita kembalikan,”jelasnya.
Sementara itu menanggapi aspirasi yang disampaikan para pemuda, Sekda Hery Dosinaen yang datang menemui mereka mengatakan , keberadaan Freeport di Papua menyisakan penderitaan bagi rakyat Papua, juga TNI dan Polri banyak yang menjadi korban akibat konflik yang terjadi.
“Trima kasih buat para pemuda yang punya kepedulian luar biasa terhadap tanah ini” tuturnya.
Namun, kata Sekda, aspirasi yang disampaikan akan menjadi tidak akan berarti sepanjang regulasi tentang Freeport tidak diakomodir.
“Dalam Rapat kerja Gubernur dengan para Bupati nanti, akan dibahas juga terkait persoalan Freeport ini. Jangan lagi kita jadi korban. Kalau memang regulasi ini tidak mengakomidir apa yag menjadi keinginan masyarakat untuk kesejahteraan, maka lebih baik ditutup saja. Kita harus berani ambil sikap dan Gubernur sudah berani mengambil sikap untuk merubahnya,”tegasnya.
Sekda meminta juga agar para pemuda jangan sampai diprovokasi oleh siapapun, karena banyak yang datang kesini untuk melakukan provokasi.
Hery berharap, para pemuda dapat menjaga keamanan jangan sampai terporvokasi oleh siapapun.
“Mari kita bersama melihat keaadaan ini untuk mencari jalan keluarnya, semua stake holder akan dipanggil,” tutup Sekda. (maria fabiola)