Fraksi PKB Diminta Awasi Pembahasan Anggaran

SAPA (TIMIKA) – Partai Kesatuan Bangsa (PKB) meminta kepada anggota fraksi PKB yang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, untuk melakukan pengawasan dalam pembahasan anggaran.

Sekretaris DPC PKB Kabupaten Mimika Syareef Locoro yang dihubungi Salam Papua melalui teleponnya, Minggu (21/2) mengatakan, terkait dengan pelaksanaan pembahasan anggaran yang akan dilakukan oleh tim anggaran eksekutif dan legislatif, pada Senin (22/2) pihaknya sudah memberikan penekanan kepada empat anggota PKB yang duduk di DPRD Mimika.

Lanjutnya, penekanan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPC PKB Mimika Hj Peggy Patricia Pattipi. Dimana dalam penyampaiannya, anggota PKB diminta betul-betul melakukan pembahasan terhadap program pembangunan yang sudah direncanakan dan anggaran yang ada. Sehingga pelaksanaan pembangunan akan bisa dirasakan oleh masyarakat.

“ Kalau menyangkut kesejahteraan masyarakat, PKB tidak ada toleransi. Dan ini sudah ditekankan kepada seluruh anggota PKB yang duduk sebagai anggota Dewan,”katanya.

Syareef Locoro juga mengatakan, tidak hanya di saat pembahasan. PKB juga menekankan kepada kadernya melakukan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran. Dan ini sangat penting dilakukan, karena dari beberapa pemberitaan di media dan informasi yang ada, bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dalam satu tahun tidak mencapai 100 persen. Dalam arti masih mencapai 70 persen, 80 persen, bahkan ada yang 40-50 persen.

Kata dia, dari kondisi tersebut yang miris adalah di laporan keuangan. Dimana program atau pekerjaan yang dilakukan baru mencapai 70-80 persen, namun pemabayarannya sudah mencapai 100 persen. Sehingga ini menjadi temuan dari badan pemeriksa keuangan (BPK).
“ Hal-hal inilah yang ditekankan kepada anggota PKB,”ujarnya.

Ia menambahkan, di sisi yang lain, pihaknya juga berharap kepada anggota DPRD yang lainnya, untuk melihat secara jeli dengan anggaran yang masuk dalam dokumen anggaran tersebut. Dari informasi yang ada, bahwa ada pemotongan anggaran saat pembahasan di tim eksekutif. Sehingga ini harus ditanyakan secara langsung dan apa alasannya.

“ Kami berharap pembahasan anggaran ini tidak hanya sekedar pembahasan atau normatif,”ujarnya.

Kata Syareef, oleh itu, pihaknya berharap agar 35 anggota DPRD Mimika memiliki persamaan pandangan. Sehingga tidak akan main-main dalam pembahasan. Namun pihaknya juga mengingatkan, bahwa ini merupakan langkah awal dalam menjalin kerjasama antara ekskeutif dan legislative. Karena sebelumnya, kedua lembaga ini memiliki pemandangan yang berbeda.

“ Kami minta adanya sinergitas antara legislatif dan eksekutif. Namun juga, dari legislatif diminta untuk cermat dan cerdas dalam melihat anggaran yang ada.  Sehingga anggaran untuk pembangunan tersebut, bisa dirasakan oleh masyarakat,”ungkapnya. (Muji)