DPRD Akan Undang Pemkab Bahas Sektor PAD Lain Pengganti Sektor Pertambangan

 
SAPA (TIMIKA) – DPRD Mimika akan mengundang pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk bersama-sama membahas dan melihat sektor pendapatan daerah apa saja yang dapat menjadi target pemerintah untuk jangka pendek maupun jangka panjang kedepan. Hal ini berkaitan dengan pengurangan pendapatan pada sektor pertambangan dalam APBD 2016.

Sebelumnya kabupaten Mimika memiliki pendapatan paling besar yang berada pada sektor pertambangan, namun dengan adanya gonjang-ganjing pada PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait dengan ijin eksport konsentrat dan kontrak karya, maka terdapat pengurangan dalam APBD tahun ini. Dengan demikian, DPRD Mimika berniat mengundang pemerintah daerah dalam hal ini bupati beserta jajaran SKPD, untuk sama-sama melihat jangka pendek dan jangka panjang kedepan terhadap pendapatan daerah.

“Sebenarnya nanti kita akan mengundang pak bupati dengan seluruh SKPD untuk melihat kedepan. Bupati dengan jajarannya punya target tidak, sektor lain apa yang bisa kita dapat untuk menggantikan kita punya sektor pertambangan ini,” kata ketua sementara DPRD Mimika Nurman S Karupukaro, Selasa (9/2), digedung DPRD Mimika. 

Secara jelas, lanjut Nurman, sektor pertambangan merupakan pendapatan terbesar Kabupaten Mimika yang ada saat ini, sehingga pada sektor lain terlihat kurang begitu menghasilkan pendapatan. Hal itu dikatakan, merupakan wujud ketidakmampuan SKPD dan kepala dinas untuk berupaya memperoleh hasil pendapatan yang lebih banyak lagi.

 “Ketidakmampuan SKPD dan juga kepala dinas ini, meragukan kita untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak,” kata Nurman.

Sehingga menurut Nurman, kedepannya ketika dilakukan rolling pada SKPD-SKPD, bupati diharapkan lebih mengedepankan prioritas pencapaian, terutama pencapaian target pendapatan daerah dari sektor lain yang dapat dikembangkan dan berada kabupaten Mimika.

“Saat rolling nanti kita berharap bupati lebih mengedepankan prioritas pencapaian. Jadi harus punya target, kalau dia (kepala dinas) tidak berani dengan target itu, mending tidak usah jadi kepala dinas,” tegas Nurman.

Selain itu ditambahkan, Senin (15/2) depan KUA PPAS sudah mulai dibahas, dengan begitu DPRD akan meminta pemerintah daerah untuk datang guna menyampaikan alasan-alasan mengapa hingga budget KUA PPAS menjadi kurang.

“Jadi ini semacam dengar pendapat dengan pemerintah terkait KUA PPAS dengan jumlah yang kurang, lebih sama dengan tahun lalu, termasuk menanyakan silva masih ada berapa banyak di bank,” pungkasnya. (Saldi Hermanto)