Bupati Siap Perjuangkan Smelter dan KK PTFI

SAPA (TIMIKA) – Rencana pertemuan dalam kerangka pembahasan Kontrak Karya (KK) PTFI yang diinisiatifi Komisi VII DPR RI, sebagaimana diakui Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE diapresiasi sekaligus disesalkan Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) DPRD Mimika.

Meski tak sempat menjelaskan waktu pembahasan itu, Salam Papua mengetahui rencananya siap dilaksanakan Komisi VII DPR RI hari ini, Selasa (9/2) di DPR RI. Bupati Omaleng hanya mengakui, dirinya akan menghadiri pertemuan dengan Komisi VII DPR RI untuk membahas soal berakhirnya KK PTFI 2019. Beberapa Kepala Daerah yang nota-bene terkena dampak dari pertambangan PTFI juga dipanggil untuk membicarakan hal itu.

“Hari Senin (kemarin) itu saya berangkat ke Jakarta karena diundang Komisi VII DPR RI, menyangkut kontrak karya PT FI. Jadi, mereka undang itu Gubernur Papua, Bupati Paniai, Intan Jaya, Puncak, Nduga, Kabupaten yang terkena dampak dari pertambangan PT FI,” ujar Bupati Eltinus Omaleng, SE saat menghadiri peresmian Kantor Klasis GPI Papua di Kabupaten Mimika, Sabtu (5/2).

Menanggapi rencana itu juga, DPRD Mimika yang diwakili Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) mengakui, mengapresiasi rencana pertemuan ini. Hanya saja tetap disesalkan, karena DPRD Mimika yang seharusnya juga diundang justru tidak diajak membahas soal PTFI ini.

“Sementara, kalau ada chaos akibat konflik internal atau eksternal PTFI itu, bukan DPR RI yang sibuk dan dipusingkan tetapi kami wakil rakyat yang di daerah Kabupaten ini. Kita apresiasi pertemuan dan pembahasan itu tetapi akan lebih baik jika DPRD Mimika pun ikut membahasnya agar bisa paham alur pertanggungjawabannya ke depan,” ujar Ketua F-PBB DPRD Mimika, Gerson Harold Imbir kepada Salam Papua, Senin (8/2) di Timika Indah, Timika.

Menurut Bupati Omaleng, selain soal KK PTFI dan Divestasi, hal yang juga diharapkan dapat dibahas adalah terkait rencana pembangunan Smelter, yang diharapkan dapat mengurangi pengangguran yang ada di Mimika. Alasannya, berbagai orang berbondong-bondong datang ke Timika untuk mencari kerja di PT FI. Namun, masih banyak pengangguran yang tidak bisa diakomodir dengan baik. Sehingga, pihak Pemkab Mimika memang terus mendesak agar pemikiran pembangunan Smelter di Mimika itu harus direalisasikan.

“Semua pengangguran berkurang karena lapangan kerja masih ada. Tidak boleh ada pengangguran disini karena semua orang yang datang disini karena FI  dan sampai disini tidak diakomodir, sehingga kami pemerintah mendorong untuk Smelter harus dibangun di Timika,” ujar Bupati Omaleng.

Bupati Omaleng, bahkan sempat mengakui, apabila tuntutan yang diberikan oleh dirinya dipenuhi dan bisa diterima. Dirinya beserta beberapa Kepala Daerah lainnya yang terkena dampak itu akan memikirkan hal itu untuk mengurus perpanjangan KK PTFI.

“Kalau mereka menerima tuntutan yang selama ini saya kasih naik itu, salah satunya saham PT FI, kemudian Smelter harus dibangun di Timika, infrastruktur jalan dan lain-lain maka kami bisa kontraknya lanjut,” terang Bupati Omaleng.

Disinggung mengenai komitmen sejumlah Kepala Daerah, Bupati Omaleng menegaskan, dirinya beserta beberapa Kepala Daerah selalu berkomunikasi. Apakah untuk menyatukan persepsi sehingga tujuan pembangunan smelter di Papua, khususnya di Timika bisa terwujud.

Bupati Omaleng menambahkan, tidak hanya smelter juga yang akan dibangun. Namun, ada beberapa perusahaan atau pabrik lainnya direncanakan akan dibangun di kawasan pesisir berbarengan dengan pembangunan smelter

“Kita sudah selalu pertahankan itu dan kita sudah komunikasi baik dan harus. Saya selalu bilang, kenapa saya bilang Smelter harus dibangun disini. Disitu ada pengikutnya, bukan hanya Smelter saja tapi ada 12 pabrik. Jadi kalau ada 12 pabrik di Timika,” terang Bupati Omaleng.

Bupati Omaleng juga menjelaskan, tujuan pembangunan Smelter di Timika agar bisa memjawab semua ketertinggalan masyarakat Papua. Terlebih khusus masyarakat Amungme dan Kamoro yang masih keterbelakangan pendidikan dan kesehartan serta lainnya.

“Itu untuk menjawab salah satu ketinggalan pendidikan, ketinggalan kebodohan yang selama kontra karya PT FI sampai sekarang jadi smelter bisa menjawab semua itu, SDM Papua, sebenarnya itu alasan setelah barang itu ada bekerja dan kami bisa tahu apa yang dibutuhkan, kalau mereka bilang SDM itu alasan saja,” jelasnya (Jerry Lodar).