Transparansi Kebijakan Publik

KEBIJAKAN publik adalah segala aturan dan tindakan dasar yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dan kepentingan publik.  Sasaran utamanya warga negara, oleh sebab itu kebijakan selalu berbasis pada kebutuhan dan manfaat seluas-luasnya bagi warga negara. Birokrasi yang dikonstruksikan sebagai pemegang otoritas, sesungguhnya hanya bertindak sebagai pelaksana  dan pelayan masyarakat.

Birokrasi yang menjalankan kebijakan publik secara transparan serta memberikan layanan informasi dengan baik,  jelas akan mendapatkan kepercayaan (trust) yang besar dari warga masyarakat.

Makin menguatnya kepercayaan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan, disanalah sesungguhnya menjadi ukuran legitimasi (pengakuan) yang bisa terbangun secara kokoh (secara formal maupun moral).

Ukuran keberhasilan suatu kebijakan, tidak didasarkan pada seberapa besar keuntungan yang didapatkan oleh sang pemegang otoritas (pelaksana). Tetapi, pada seberapa besar tingkat penerimaan dan manfaat kebijakan itu bagi warga negara. Dalam kalimat lain, institusi birokrasi hanyalah pelaksana dengan persetujuan lembaga-lembaga perwakilan politik. (Redaksi)