Lembaga Masyarakat Kamoro (Lemasko) Tolak Sekretaris Eksekutif LPMAK Baru
pada tanggal
Tuesday, January 5, 2016
“ Kami menolak Sekretaris Ekskutif yang baru karena saat pemilihan di Jakarta beberapa waktu lalu, tidak ada keterwakilan dari Lemasko. Seharusnya dua lembaga utama hadir untuk pemilihan, dan jika satu lembaga tidak ada seharusnya dibatalkan bukan dijalankan. Ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dimana segala sesuatu harus ada mekanisme yang jelas transparan sesuai aturan,”tegas Robert kepada wartawan di Resto 66, Senin (4/1).
Menurut Robert, alasan ketidakhadiran Lemasko di Jakarta karena Badan Pengurus (BP) harus menjawab aspirasi masyarakat Kamoro yang sudah diajukan pada November 2015 lalu. Harusnya ada dialog untuk mencari jalan keluar atau solusi.
Robert menjelaskan, pada November 2015 lalu, Lemasko telah menyampaikan aspirasi dan meminta kepada LPMAK, supaya dapat mengakomodir masyarakat suku Kamoro untuk duduk sebagai Sekretaris Eksekutif LPMAK periode lima tahun mendatang. Karena Lembaga ini didirikan oleh Amungme dan Kamoro. Dalam pelaksanaannya ada mitra dari Gereja, Pemerintah tapi mitra utama LPMAK itu adalah Amungme dan Kamoro dalam hal ini Lemasa dan Lemasko.
Robert menegaskan, secara aturan organisasi, Lemasko sudah masukan surat resmi, minimal ada tanggapan balik dari Badan Pengurus (BP) dan Badan Musyawarah (BM) LPMAK. Tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan balik yang diterima Lemasko. Padahal ada keputusan dan hasil rapat Badan Pengurus (BP) LPMAK di Jakarta beberapa tahun lalu, bahwa periode ini untuk menggantikan Sekretaris Eksekutif lima tahun ke depan dari Suku Kamoro.
“Hasil rapat Badan Pengurus di Jakarta ini sudah saya sampaikan kepada masyarakat Kamoro. Tetapi yang terjadi sekarang berbeda dengan hasil rapat, jadi apa yang disampaikan kepada saya itu sama saja menipu masyarakat Kamoro lain, karena saya merupakan perwakilan dari Lemasko yang duduk di LPMAK. Sangat disayangkan karena keputusan yang menyatakan setelah masa jabatan Emanuel Kemong berakhir maka jabatan baru akan di duduki oleh suku Kamoro, tetapi yang terjadi berbeda,” ujar Robert.
Lanjut Robert, Lemasko akan ambil sikap tegas. Kalau Badan Pengurus (BP) tidak menanggapi permohonan masyarakat Kamoro, maka Lemasko akan tetap berpegang pada pernyataan yaitu mundur dari LPMAK, biar masing-masing Lembaga Adat mengatur programnya masing-masing.
Selain itu, Lemasko juga meminta agar adanya pembenahan manajemen dan administrasi kelembagaan.
“Menurut kami LPMAK memang telah melakukan sesuatu yang ada perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat Amungme, Kamoro dan lima suku kekerabatan baik dalam sisi pelayanan, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kami tidak menyoroti programnya karena dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat dengan baik. Yang kami minta itu masalah manajemen dan administrasi kelembagaan yang harus dibenahi. LPMAK sementara menuju pada suatu lembaga profesional jadi harus juga membenahi sistem manajemennya,”ungkap Robert.
Dia menambahkan, manajemen dalam hal ini keterwakilan Badan Pengurus (BP) LPMAK ini menjadi salah satu penyebab, sehingga aspirasi masyarakat Kamoro tidak diakomodir dengan baik. Secara organisasi dari luar LPMAK itu bagus tapi harus ada sistem pembenahan didalamnya.
“Kami minta PTFI sebagai pendamping teknis selama ini tidak saja mendampinig tentang keuangan, tetapi juga manajemen administrasi kelembagaan ini harus dibenahi. Ada anggaran dasar disitu yang bertentangan dengan situasi yang terjadi. Kami sebagai pendiri LPMAK meminta supaya LPMAK itu benar-benar membenahi lembaga ini, karena lembaga ini menurut kami sangat membantu proses perkembangan masyarakat. Kalau manajemen saja tidak diatur dengan baik, pasti pelayanan kepada masyarakat juga akan terganggu jadi berjalan tidak maksimal,” ujar Robert. (Maria Welerubun)