Kegiatan Dari DAK Diminta Harus Berjalan
pada tanggal
Saturday, June 11, 2016

“Pemerintah harus segera menjalankan kegiatan yang bersumber dari DAK. Sehingga tidak terjadi silva dam sanksi-sanksi lain. Bahkan pengembalian uang ke pusat, yang akan berdampak terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 nanti,” ungkap Gerson saat dihubungi Salam Papua melalui telepon selularnya, Jumat (10/6).
Sementara terkait alasan SKPD belum jalankan program karena menunggu pelelangan. Kata dia, DPRD sudah sampaikan bahwa mengingat waktu keterlambatan ini, SKPD sudah harus menyurati dan berkoordinasi dengan semua pihak. Sehingga tidak terhambat didalam proses pelelangan, waktu pelelangan sampai dengan pendekatan personal.
Baca Juga
“SKPD tidak perlu kaku dengan situasi ini. Namun sudah harus berpikir dan ambil langkah yang tidak melanggar aturan. Dan yang penting berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak yang terkait, seperti DPRD, BPK, dan lainnya karena mengingat waktu,” tambah Gerson.
Lanjut Gerson, sementara itu keterlambatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akan berdampak pada pembahasan APBD Perubahan. Ini karena terkait dengan penyerapan aturan. Dimana ada hal-hal yang telah ditetapkan tahun ini, dan ada hal-hal yang baru masuk diperhitungan. Sehingga suatu anggaran tidak bisa dijalankan tanpa sebuah proses pembahasan. Dengan demikian, akan digabungkan di perubahan.
“ Intinya kegiatan sudah harus dijalankan, sehingga tidak menghambat proses pembahasan di perubahan nanti. Jangan sampai ada temuan dan sisa dana dikembalikan karena pekerjaan tidak diselesaikan. Apalagi yang bersumber dari DAK harus selesai ditahun ini,” tambah Gerson. (Maria Welerubun)