Lemasko Dukung Presiden Direktur Freeport Asli Papua

SAPA (TIMIKA) – Wakil Ketua III Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) Marianus Maknaipeku mengatakan, pihak Lembaga adat mendukung Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI) orang asli Papua tapi yang pro kepada masyarakat.

Marianus menegaskan pihaknya tidak melihat dari latar belakang apa, namun dirinya berharap agar Presdir yang terpilih bisa memihak kepada masyarakat Papua karena operasi pertambangan PTFI  berada di Papua.

“Presdir itu harus pro Papua karena operasi pertambangan ada di Papua, sehingga dia bisa lihat anak-anak Papua yang nganggur,” tegas Marianus saat dikonfirmasi Salam Papua via telpon seluler Selasa (9/2).

SebelumnyaKetua Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (LIDIK) Papua, Hendrik Abnil Gwijangge mengatakan hal senada dengan menganjurkan Gubernur Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) agar menyatukan persepsi agar posisi Presdir PTFI yang ditinggalkan Maroef Sjamsoeddin bisa diisi orang asli Papua.

Gubernur, DPRP dan MRP perlu membuat keputusan bersama terkait berbagai aspirasi orang asli Papua yang mengingkan agar orang asli Papua menduduki posisi Presdir Freeport.

“Seharusnya gubernur, DPRP dan MRP sebagai bagian dari struktur sistem resmi negara yang dibentuk UU sesuai dengan tugas dan kewenangannya di dalam UU No.21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, bersama-sama membuat semacam kesepakatan dan keputusan bersama dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Papua dan merekomendasikan kepada negara agar Presiden Direktur PT.Freeport adalah orang asli Papua,” kata Hendrik via teleponnya kepada Sapa, Selasa (9/2).

Ketiga pihak juga diharapkan merekomendasikan dan meminta negara agar 2019 mendatang, ketika pembahasan kontrak karya PT. Freeport harus melibatkan rakyat Papua. Dua hal ini dianggap penting dan perlu ditindaklanjuti Gubernur Papua, DPRP dan MRP.
Dikatakan, harus ada kemauan politik yang jelas dan kuat dari orang asli Papua terutama para elit politik. Selama ini Lidik menilai kurang ada kemauan politik yang jelasd an kuat serta lobi-lobi politik yang dilakukan oleh elit politik di Papua.

“Kalau semua pihak berwenang jalan sendiri-sendiri sampai kapanpun negara tidak akan pernah menanggapi aspirasi orang Papua. Jangan lagi elit politik berbicara sendiri-sendiri dan tak mencerminkan keputusan bersama dari struktur sistem lembaga yang bersangkutan,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan apapun menyangkut kepentingan dan Keberlangsungan hidup orang asli Papua yang disampaikan Gubernur, DPR Papua dan MRP namun tak ditanggapi negara, ketiga pihak itu bersama rakyat Papua bisa melakukan mosi tak percaya kepada pemerintah pusat.

“Kalau tak ada kemauan politik dan lobi politik yag dimainkan, negara tak akan serius menyelesaikan semua persoalan di Papua. Saatnya orang asli Papua memiliki kemauan politik yang kuat dan jelas melalui elit-elit politik untuk memperjuangkan kepentingan orang asli Papua,” katanya.

Sementara Sekretaris Komisi I DPR Papua bidang politik, pemerintahan, hukum dan HAM, Mathea Mamoyau mengatakan, orang asli Papua kini layak dan bisa memimpin PT. Freeport.

"Orang asli Papua kini juga sudah bisa menduduki posisi pimpinan di Freeport. Termasuk Presiden Direktur. Kalau orang asli Papua yang memimpin Freeport, saya rasa mereka lebih paham kondisi yang ada dan bisa melakukan berbagai program yang dibutuhkan masyarakat," kata Mathea. (Jerry Lodar/Arjuna).